Beranda Headline Memahami Asas Legalitas : Seri I

Memahami Asas Legalitas : Seri I

6
0

Oleh :
Garda Bazani Al-Gauri
“Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang”

Foto : Garda Bazani Al-Gauri

MALANG, LintasRakyat.Net – Tulisan ini merupakan review dari buku dengan judul asli “ Asas Legalitas dan Penemuah Hukum dalam Hukum Pidana” adalah karya Prof. Dr. Eddy omar Sharief Hiariej terbitan Erlangga 2009 dengan ketebalan halaman 93 halaman.

Untuk mempermudah pemahaman mengenai asas legalitas, perlu kiranya dibenahi terlebih dahulu mengenai struktur pembahasan yang berkaitan dengan asas legalitas itu sendiri yakni pengertian asas legalitas, sejarah asas legalitas, dan makna yang terkandung di dalamnya. Berikut ini akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

  1. Pengertian Asas Legalitas

Asas legalitas adalah setiap perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan (nullum delictum, nulla poena sine praevia legi poenali). Sementara itu ketentuan asas legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP (Burjerink Wetboek van Strafrecht) yakni tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan undang-undang pidana.(dat geen feit strafbaar is dan uit kracht van eed wettelijke strafbepaling).

Berdasarkan definisi di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP di atas, kemudian Moeljatno perpendapat bahwa rumusan Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana dalam bahasa belanda disebutkan “wettelijke strafbepaling” berarti aturan pidana dalam perundang-undangan.

Apabila dijabarkan secara luas mengenai asas legalitas, Boot menjelaskan bahwa terdapat empat prinsip yang terkandung dalam asass legalitas itu sendiri antara lain Pertama, tidak ada pidana tanpa ada undang-undang sebelumnya dalam makna yang berbeda yakni hokum pidana tidak boleh berlaku surut (non retro aktif).

Kedua, tidak ada pidana tanpa ada undang-undang tertulis artinya semua undang-undang pidana harus tertulis.

Ketiga, tidaka ada pidana tanpa ada undang-undang yang jelas diamana rumusan perbuatan pidana harus jelas sehingga tidak multi tafsir.

Keempat, tidak ada pidana tanpa undang-undang yang ketat maknanya adalah tidak diperbolehkannya analogi atau diqiyaskan.

Pada prinsipnya asas legalitas dapat disederhanakan dengan perkataan bahwa seseorang tidak boleh dipidana apabila belum ada aturan yang mengatur sebelumnya dan apabila perbuatan itu tetap dijerat padahal belum ada ketentuan pidanya yang mengaturnya maka secara jelas dan terang telah melanggar ketentuan asas legalitas itu sendiri yakni dengan memberlakukan secara surut undang-undang.

Padahal secara jelas sebagaimana yang dikatakan oleh Boot bahwa salah satu prinsip asas legalitas yakni non retro aktif tidak boleh berlaku surut).

  1. Sejarah Asas Legalitas

Asas legalitas dikemukakan oleh Paul Johan Anslem von Feuerbach (1775-1833). Sebelum adanya asas legalitas berkembangnya praktik hukum di Eropa Barat yang diiplementasikan oleh raja-raja setelah menerima hukum Romawi Kuno secara sewenang-wenang hokum itu dikenal dengan crime stellionatus termasuk dalam extra ordininaria criem yang artinya perbuatan jahat atau durjana.

Pada masa itu sebagian besar hokum pidana tidak tertulis, sehingga para raja dengan sewenang-wenang menyelenggarakan pengadila menurut kehendaknya (rulling class), akibatnya masyarakat tidak mengetahui secara pasti dan jelas mana itu perbuatan yang dilarang dan mana itu perbautan yang tidak dilarang oleh hukum.

Sehingga proses hokum yang terjadi adalah sesuai selera para hakim yang mengadili artinya bahwa keyakinan hakim pada saat itu dalam tanda kutip selera hakim menentukan nasib seseorang (ortodoksi hukum dalam pengadilan). Bersamaaan dengan kondisi tersebut Montesquieu dan JJ.

Rouseau tanpil dengan pendapatnya yakni menuntut kekuasaan raja harus dibatasi oleh undang-undang tertulis. Artinya sebagaimana dalam bukunya berjudul L’Esprit des Lois dengan maksud melindungi idividu terhadap perlakuan sewenang-wenang pihak peradilan arbitrer yang dipraktikan sebelum revolusi prancis yang sudah membudaya di Eropa Barat.

Berdasarkan uraian sejarah tersebut bahwa munculnya asas legalitas tidak lain dan tidak bukan adalah agar penjatuhan pidana terhadap individu harus berdasarkan undang-undang yang tertulis.

  1. Makna yang terkandung dalam asas legalitas
    Ada beberapa makna yang terkandung dalam asas legalitas dan untuk memepermudah memahami makna itu berikut ini akan diuraikan bebarapa pendapat mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas antara lain sebagai berikut : Enschede makna asas legalitas adalah pemidanaan hanya boleh dilakuakn jika diatur dalam udang-undang pidana dan pidana tidak boleh berlaku surut.

Sudarto makna asas legalitas yakni tidak pidana harus dirumuskan dalam undang-undang pidana, kemudian undang-undang harus ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

Jan Remmelink makna asas legalitas adalah bahwa pemberlakukan pidana tidak hanya pada KUHP namun juga pada semua produk legislative yang ditetapkan secara legilimasi, selanjutnya undang-undang harus terperinci dan cermat (lex certa), serta dilarang analogi dalam menetapkan ketentuan pidana.

Berdasarkan pemknaan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan bahwa makna yang terkandung dalam asas lagalitas adalah Pertama, harus tertulis, tidak boleh berlaku surut, dan tidak boleh menganalogi terutama pada ketentuan pidananya.

Artikel sebelumyaRatusan Massa FMDPKS Akan Turun di Polres Bima Kota Besok
Artikel berikutnyaKetua MIO Kab Bima Minta Nurzaman Tidak Jadi Sok “Bodyguard” Bupati Pesibar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here