Beranda Daerah Ketua MIO Kab Bima Minta Nurzaman Tidak Jadi Sok “Bodyguard” Bupati Pesibar

Ketua MIO Kab Bima Minta Nurzaman Tidak Jadi Sok “Bodyguard” Bupati Pesibar

4
0

BIMA, LintasRakyat.NetKetua Media Independen Online (MIO) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat meminta seorang yang mengaku sebagai penggiat anti korupsi di Kabaupaten Pesisir Barat, Nurzaman untuk tidak jadi sok “bodyguard” pemerintah daerah setempat.

Muhtar menegaskan Nurzaman tidak usah jadi “bodyguard” Bupati Pesibar. Apalagi Anda menginstruksikan Bupati tersebut untuk melaporkan wartawan. Lantaran Anda menilai wartawan meberitakan Bupati-nya diduga diperiksa oleh Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Anda tahunya apa tentang tugas pers. Sehingga Anda enteng sekali memprovokasi suasana di situ,” kata Muhtar kepada redaksi ini, Senin (23/8/2021).

Muhtar pertanyakan apa hubungan Nurzaman dengan berita dibuat wartawan? Jika Anda yang dirugikan dalam pemberitaan wartawan, maka keluarkan hak jawab Anda.

Tapi, kata Muhtar, jika dicermati narasi Anda di sejumlah media online sekitar daerah Anda, kan tidak ada korelasinya dengan Anda. Itu mutlak sorotan kepada Bupati Pesibar.

“Belajar dulu UU 40/1999 tentang Pers secara utuh dan jangan hanya karena sebatas didengarnya saja,” kata Muhtar.

Muhtar menegaskan wartawan menyajikan karya jurnalistik tidak dapat diintervensi dan didaulati pihak lain. Apalagi sekelas Anda yang bukan seorang jurnalis. Asal Anda tahu kalau pers itu instrumen penting dalam demokrasi.

“Jadi, Anda tidak usah bermanuver terkesan provokatif. Silakan Anda belajar lebih banyak lagi tentang pers. Agar Anda tidak asal bunyi,” tegas pria yang juga Anggota Pimpinan Redaksi Nasional (FPRN) berdarah Bima, NTB itu.

Dia menjelaskan permintaan Nurzaman untuk tidak jadi sok “bodyguard” orang nomor satu di Kab Pesibar itu bukan karena mengintervensi peristiwa di luar wilayah tersebut, tetapi itu dilakukan sebagai bentuk prihatin dan soliditas terhadap sesama profesi.

“Bagi saya, solidaritas jurnalis melekat setiap jurnalis, walau berbeda agama, suku, dan daerah. Saya pastikan itu harga mati,” pungkas pria yang juga Anggota Pimpinan Forum Redaksi Nasional (FPRN) berdarah Bima, NTB itu. (FEN)

Artikel sebelumyaMemahami Asas Legalitas : Seri I
Artikel berikutnyaLawan Narkoba, KKN Par- IAIM Bima Angkatan VI Gelar Dialog Publik

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here