Beranda Daerah Pihak Polres Bima Kota Diduga Enggan Membuka Informasi Dugaan Korupsi Kades Poja

Pihak Polres Bima Kota Diduga Enggan Membuka Informasi Dugaan Korupsi Kades Poja

6
0

Foto : Ilustrasi/ net

BIMA, LintasRakyat.NetPihak Polres Bima Kota, Nusa Tenggara Barat diduga enggan membuka informasi terkait kasus dugaan korupsi Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Melalui Pihak Tipikor,  Kasat Reskrim hingga Humas Polres setempat enggan memberikan tanggapan atas kasus dugaan korupsi Kades Robi Darwis sekitar 800 juta Dana Desa dan pungutan liar tahun 2020 telah dilaporkan BPD-nya kian dua bulan lamanya.

Pihak Tipikor dikonfirmasi Lintasrakyat.net melalui WhatsAppnya, Kamis (19/8/2021) mengatakan tidak memiliki kapasitas untuk menanggapi berita tersebut, dan dia mengarahkan Lintasrakyat.net untuk mengonfirmasi Kasat Reskrim.

“Wa’alaikumsalam wr wb, terkait masalah penyampaian pemberitaan di ke rekan” pers silahkan langsung ke pak kasat mas, saya ga ada kapasitas u/ memberikan statmen ke media 🙏🙏🙏  ,” kata dia.

Kasat Reskrim dikonfirmasi melalui pesan WhatsAppnya juga, Kamis (19/8) mengarahkan Lintasrakyat.net untuk mengonfirmasi bagian Humasnya.

“Maaf pak , silahkan konfirmasi ke humas polres karena untuk statement sekarang untuk semua pemberitaan hanya humas yg mengeluarkan 🙏,” kata kasat.

Sementara itu, Humas Polres dikonfirmasi Lintasrakyat.net melalui WhatsAppnya, Kamis (19/8) enggan menanggapinya, chat yang dilayangkan Lintasrakyat.net terlihat dua tanda centang biru.

Sebelumnya, Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat dilaporkan BPD ke ranah hukum pada bulan lalu.

Kades dilaporkan BPD ke Unit Reskrim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bima Kota karena diduga menggelapkan dana desa hingga mencapai 800 lebih juta dana desa tahun anggaran 2020-2021.

Selain itu, kades juga diduga pungutan liar terkait pengajuan permohonan sertifikat melalui BPN Kab Bima tahun 2020 demi memperkaya diri atas jabatannya.

Anggaran yang diduga digelapkan kades yakni pengadaan ambulance mencapai 250 juta, bedah rumah mencapai 200 juta, pembangunan fisik lain mencapai 400 juta.

“Semua rincian anggaran tersebut tidak ada kejelasan sedikit pun pada masyarakat melalui BPD,” ungkap Ketua BPD Abdullah saat dikonfirmasi via selulernya pada, Rabu (28/7/2021).

Selain dugaan korupsi dana desa tersebut, kata dia, kades juga diduga melakukan pungli liar tambak udang mencapai ratusan juta.
“Masing- masing per tambak diduga dipungut hingga 150 juta dan sangat meresahkan masyarakat,” jelasnya.

Laporan dimasukan, kata dia, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 huruf i dan Pasal 9 Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Sebagai seorang pucuk pimpinan di desa semestinya selain melayani masayarakat secara tepat, cepat dan prima, juga harus menyelenggarakan pemerintahan sesuai diatur dalam Undang-undang 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

“Bukan malah kades justru melakukan tindakan terkesan menipu masyarakatnya demi memperkaya diri dengan uang negara yang bukan haknya,” tegasnya.

BPD, tambah dia, terus mengawal kasus telah menjadi atensi pihak kepolisian (penyidik) tipikor hingga adanya kepastian hukum di pengadilan.

“Kami tetap koordinasi perkembangan kasus agar sama- sama mengetahui progres tindak lanjuti pihak penyidik,” pungkasnya.

Kepala Desa Poja, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat Robi membantah atas dugaan korupsi dana desa maupun pungutan liar terhadap program pembuatan sertifikat tahun 2020 yang dilaporkan BPD ke Polres Bima Kota satu bulan lalu.

Robi merasa tidak pernah lakukan seperti diberitakan media Lintasrakyat.net (Diduga Gelapkan Sekitar 800 Lebih Juta Dana Desa dan Program Prona, Kades Poja Digiring BPD Ke Polres Bima Kota) pada Rabu, 28 Juli 2021.

” Saya bantah semua karena saya tidak pernah lakukan,” kata kades Robi kepada Lintasrakyat.net via seluler, Kamis (29/7) dini pagi.

Robi mengatakan semua program dana desa yang dibebankan keuangan negara melalui APBDes tahun anggaran 2020 telah dilakukan berdasarkan hasil musyawarah pembangunan desa bersama BPD dan masyarakat serta didampingi pendamping desa (PD) dihadiri Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebelumnya.

“Saya sudah lakukan sesuai mekanisme dan prosedural. Tidak ada satu pun program saya gelapkan,” kata Robi.

Terkait program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), jelas dia, itu adalah program Dinas Perkim Kabupaten Bima dengan sumber APBD II tahun 2020.

Sedangkan untuk prona pembuatan sertifikat yakni merujuk pada tiga keputusan menteri melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab Bima.

Dan bagi warga masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikat, pemdes hanya sifat memfasilitasi perlengkapan administratifnya saja. Apalagi sampai pungli.

Kalau pun ada pendapatan lain- lain itu diperuntukan pendapatan asli desa (PADes) untuk peningkatan pembangunan desa dan dimasukan dalam rancangan APBDes.

“Ya, itu pun hasil kesepakatan dalam forum musyawarah bersama BPD dan masyarakat,” jelasnya.

Dia berharap semua pihak masyarakat sama- sama turun mengecek langsung seluruh program dana desa pun daerah.

“Mari kita cek di lapangan. Seluruh program telah saya tuntaskan dengan waktu ditentukan perundang- undangan,” jelasnya.

Laporan itu kuat diduga dilakukan sebagian kecil anggota BPD karena anggota BPD yang lain sangat mendukung program pemdes selama ini.

“Ya, sebagian kecil anggota BPD melaporkan saya kuat diduga ditunggangi politik,” tegasnya.

Semua kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa tetap melakukan musyawarah karena memang prosedurnya seperti itu.

“Jadi harapan saya kepada BPD harus konsisten dan mau bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memberika peningkatan pembangunan Desa Poja ke depannya,” pungkasnya.


Hingga berita ini diterbitkan masih butuh informasi dari Polres Bima Kota. (Habe)

Artikel sebelumyaIntelektual Muda Papua-Papua Barat : Masalah Papua Harus Melalui Pendekatan Kesejahteraan dan Keadilan
Artikel berikutnyaDandim 1628/SB Kembali Pimpin Apel Gabungan Patroli Skala Besar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here