Beranda Daerah Ketua MIO Kab Bima Minta Dewan Pers & KPAI Satukan Persepsi Terkait...

Ketua MIO Kab Bima Minta Dewan Pers & KPAI Satukan Persepsi Terkait Batas Usia Anak

7
0

BIMA, LintasRakyat.Net – Ketua Media Independen Online (MIO- Indonesia) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat meminta Dewan Pers dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia untuk melakukan kesamaan persepsi di dalam menetapkan batas usia anak di bawah umur.

Permintaan tersebut menyusul adanya perbedaan antara ketentuan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

“Perbedaan menonjol. Dalam KEJ disebutkan batas usia anak 16 tahun, sedangkan di UU SPPA 18 tahun,” kata Muhtar, Kamis (19/8/2021) dini malam.

Dia menyebut perbedaan itu
menuai beragam penafsiran wartawan atau media khususnya Lintasrakyat.net yang diterbitkan oleh PT Lintas Kabar Desa Media Group Berdasarkan akta Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor 0032078.AH.01.01. Tahun 2020.

Kantor Redaksi Jln. Lintas Pedesaan Woro, Madapangga, Kabupaten Bima. HP/ WA 082359182944/ Email lintasrakyatntb@gmail.com, www.lintasrakyat.net.

“Kami dibully karena tidak menyaji identitas, alamat dan data untuk mempermudah pihak lain mengetahui jati diri anak berusia 17 tahun,” sebut Muhtar.

Dia mengatakan Dewan Pers perlu menetapkan batas usia anak dengan KPAI untuk dipatuhi wartawan atau media setiap membuat berita disampaikan ke publik.

“Kami minta Dewan Pers dan KPAI tetapkan batas usia anak hasil kesamaan persepsinya,” ujar Muhtar.

Menurut Muhtar, kesamaan persepsi kedua lembaga itu dipandang perlu. Selain menghindari kritik dan bullying terhadap wartawan atau media, juga untuk menghindari kesalahan wartawan atau media dalam membuat konten berita.

Dia menambahkan wartawan merahasikan data jati diri anak bukan disebabkan ketidaktahuan, namun itu selain menaati KEJ, juga kepatutan terhadap ketentuan UU SPPA.

Di mana dalam Pasal 19 ayat (1) & (2) UU SPPA melarang siapapun untuk tidak memberitakan data jati diri anak, dan Pasal 97 menegaskan setiap orang melanggar ketentuan Pasal 19 tersebut, maka dipidana paling lama 5 tahun dan denda 500 juta. Sementara KEJ menjadi produk dipedomani wartawan dalam melaksanakan tugas mencari, memperoleh, mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi ke publik itu.

“Jadi, atas ketentuan itu sehingga kami tidak sampaikan data anak, dan bukan karena kami tidak tahu,” jelas Muhtar. (FEN)

Artikel sebelumyaSatgas COVID- 19 Lakukan Testing dan Tracking di Kecamatan Poto Tano
Artikel berikutnyaKetua MIO Kab Bima Minta Dewan Pers & KPAI Satukan Persepsi Terkait Batas Usia Anak

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here