Beranda Daerah Tokoh Pemuda Tambe Tolak Sertifikat “Siluman” di Tangan Mafia Tanah

Tokoh Pemuda Tambe Tolak Sertifikat “Siluman” di Tangan Mafia Tanah

3
0

Foto : Tokoh Pemuda Desa Tambe, Ahmad Dahlan

BIMA, LintasRakyat.Net – Terkait dengan polemik yang diduga sertifikat “siluman” yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengundang kontroversi di masyarakat. Hal itu dikatakn oleh tokoh pemuda Desa Tambe, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat , Ahmad Dahlan yang juga salah satu pemilik lahan di lokasi tersebut ke awak media Lintasrakyat.net pada Selasa, 22 Juni 2021.

“Program LC Tata Kota di lahan persawahan So Lante, Desa Tambe masuk pada tahun 2010/2011,” jelas Ahmad.

Program LC tersebut, kata dia, telah memotong 20% tanah berdasarkan luas tanah masyarakat untuk kepentingan umum dengan kesepakatan bersama.

“Warga awalnya sepakat tanah untuk umum dijadikan sarana umum seperti : masjid, gang, lapangan olahraga dan lain sebagainya bukan untuk dihibahkan ke proyek,” bebernya

Mirisnya, sambung dia, ternyata tanah masyarakat yang dipotong 20% tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum dan disertifikatkan secara pribadi.

“Itu dibuktikan dengan adanya puluhan lembar sertifikat “siluman” yang sudah diterbitkan oleh BPN tersebut yang diajukan oleh panitia dari desa ,” tegas pria yang kerap disapa Kang Afon.

Ia menjelaskan bahwa luas tanah di puluhan lembar sertifikat “siluman” tersebut ada yang luasnya 2 are lebih dan ada pula yang 3 are lebih setiap sertifikatnya.

Padahal oknum-oknum itu, sama sekali tidak memiliki tanah di lahan tersebut, dan ia pun sangat menyayangkan tindakan kejahatan, mafia tanah ini.

“Memanfaatkan program pemerintah untuk kepentingan pribadi dan kelompok adalah kejahatan dengan sengaja melawan hukum,” ungkapnya

Afon menyebutkan bahwa BPN itu harus bertanggung jawab atas terbitnya puluhan lembar sertifikat “siluman” itu.

“Saya menolak dengan tegas sertifikat “siluman” program LC itu,” tegas Afon.

Dia menjelaskan lagi, disamping itu juga ada kisruh terkait masuknya proyek besar bernilai 36 miliar yaitu perumahan tetap bencana banjir di lokasi program LC Tata Kota tersebut.

“Sehingga besar dugaan kalau sertifikat “siluman itu” sengaja dan ingin dimanfaatkan kembali oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan,” jelasnya.

Mantan aktivis HMI itu menambahkan bahwa proyek besar tersebut ada beberapa sertifikat “siluman” tersebut adalah hasil program LC itu, sehingga
Bupati, DPRD, Dinas Perkim dan BPN menunda pelaksanaan proyek 36 miliar tersebut.

“Sebelum masalah sertifikat itu ditertibkan dan diselesaikan begitupun di grafik besar dan atau peta program LC Tata Kota yang ada di BPN, nama-nama sertifikat “siluman” itu harus ditertibkan dan dilakukan pemutihan serta penghapusan terlebih dahulu,” tutupnya.

GA07-LR

Artikel sebelumyaPemilik Lahan Zubaidin : Sertifikat “Siluman” Itu Lepas Saja
Artikel berikutnyaTiga Hikmah Dapat Dipetik dari Pembatalan Keberangkatan Haji Indonesia Tahun 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here