Beranda Daerah Harga Pupuk Wajib Sesuai HET, Bila Langgar Sanksi Hukum Menanti

Harga Pupuk Wajib Sesuai HET, Bila Langgar Sanksi Hukum Menanti

7
0

BIMA, LintasRakyat.Net – Pemerintah Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat secara tegas mewajibkan kepada tujuh pengecer pupuk bersubsidi mengikuti aturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi di Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021, Rabu (16/6/2021).

“Berdasar berita acara hasil pertemuan seluruh unsur muspika dan dihadiri tujuh pengecer pupuk bersubsidi di Kantor Desa Taloko pada Rabu (11/6 ) kemarin, maka disepakati harga pupuk wajib dijual berdasarkan harga eceran tertinggi (HET),” kata Camat Sanggar Ahmad pada Minggu malam.

Selain dihadiri unsur muspika, rapat tersebut lanjut Ahmad, juga dihadiri perwakilan masyarakat masing-masing desa, serta kepala desa. Sehingga ke depannya persoalan harga pupuk tidak menjadi masalah di kalangan masyarakat.

“Ada dua hal yang mendasari pemanggilan para pengecer pupuk tersebut, pertama berdasarkan laporan warga masyarakat yang masuk, kedua terkait adanya wacana aksi unjuk rasa dari pemuda Desa Taloko atas indikasi pengecer yang menjual pupuk bersubsidi di atas HET. Alhamdulillah setelah kami merespon pengaduan tersebut, kami mengklarifikasi kepada para pengecer. Hasilnya telah disepakati, di mana para pengecer wajib mengikuti Peraturan Menteri Pertanian maupun Permendag nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian,” jelas Ahmad.

Apabila nantinya dikemudian hari, para pengecer ditemukan praktek jual beli di luar ketentuan Permentan dan Permendag, maka sesuai dengan aturan yang  ada akan ada sanksi hukum bagi yang melanggarnya.

“Ada sanksi pidana bagi pengecer yang melanggarnya, dan untuk memastikan itu, kami bersama Muspika pada Senin, (15/6) lalu, telah turun inspeksi mendadak guna memastikan harga pupuk tersebut, dan alhamdulillah, mereka menjual dengan harga Rp112.500 untuk pupuk urea bersubsidi satu  perkarung sak 50 kg, ZA  Rp85.000, SP 36, Rp120.00, NPK Phonska Rp.115.000 dan petroganik Rp32.000,″ jelasnya lagi Ahmad.

Untuk menghindari adanya miskomunikasi dengan para petani, tambah dia, maka para pengecer tidak perlu mengantarkan pupuk tersebut di depan rumah petani.

“Untuk sementara jangan ada bahasa biaya transportasi. Kami minta jangan ada pengecer yang mengantarkannya, dan kalau ada petani yang ingin membeli silakan melakukan transaksi di gudang para pengecer,” tutup Camat Ahmad.

Terpisah, salah satu pemuda Desa Taloko Aryadin mengatakan, kegiatan pihak muspika ini menindak lanjuti hasil musyawarah kemarin bahwa muspika akan turun langsung mengecek pengecer di Kecamatan Sanggar.

“Dari saya pribadi sangat mengapresiasi yang sebesar besarnya mulai dari musyawarah hingga hari ini turun langsung mengecek hasil persetujuan dengan pengecer kemarin,” kata Aryadin. ( Budi- LR)

Artikel sebelumyaTegakan Perdes, Pemdes Woro Gandeng Babinsa Bhabinkamtibmas dan Polmas Serta Pemuda Berantas Motor Knalpot Resing
Artikel berikutnyaKuasa Hukum : Pemukulan Aktivis Papua Rajid Patiran Murni Kriminal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here