Beranda Headline Pemerintah Harus Pertegas Hak Imunitas Advokat Dalam RUU KUHP

Pemerintah Harus Pertegas Hak Imunitas Advokat Dalam RUU KUHP

11
0

Foto :Sekjend Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI

JAKARTA, LintasRakyat.Net – Sekretaris Jendral Perkumpulan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI) Pitra Romadoni Nasution menanggapi undangan Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terkait menyerap aspirasi para penegak hukum dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( RUU KUHP ).

Pitra mengatakan di dalam penegakan hukum haruslah mengedepankan asas priority terlebih dahulu dalam hal ini para pelaku penegak hukum seperti avokat, hakim, jaksa dan polisi sebagai catur wangsa yang melaksanakan Criminal Justice System (CJS).

“Para penegak hukum seperti advokat sudah sepatutnya dihargai dan dihormati dengan memberikan perlindungan hukum yang tegas di KUHP bagi para Advokat yang menjalankan tugas pembelaan untuk masyarakat,” ungkap Pitra.

Pitra menegaskan memang di dalam undang- undang advokat sudah diatur mengenai hak imunitas Advokat dalam Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2003, namun ketentuan pidana harus lebih mengacu pada KUHP yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

“Ya, itu ditegaskan karena aturan khusus yang ada di dalam KUHP ini dijadikan dasar dan pegangan bagi rekan-rekan penyidik dalam menyelesaikan kasus pidana,” kata Pitra.

Untuk itu, kata Pitra, aturan yang ada di dalam Pasal 16 UU No 18 Tahun 2003 tentang Imunitas Advokat haruslah diperjelas dan dituangkan dalam RUU KUHP yang akan dibahas bersama oleh  Pemerintah Eksekutif dan DPR.

“Ya, hal tersebut adalah salah satu cara dan bagian penghormatan yang diberikan negara kepada advokat selaku penegak hukum yang tidak digaji oleh negara, dan sudah semestinya negara memberikan perlindungan kepada advokat di dalam KUHP yang akan diperbaharui nantinya.

Pitra menambahkan bahwa bentuk penghargaan yang diberikan negara salah satunya dengan memikirkan kesejahteraan dan perlindungan bagi para pemberi bantuan hukum.

“Saya kira advokat tidak pernah merugikan negara, justru advokat hadir sebagai penyeimbang dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat dalam mencari keadilan. Hal tersebut tidak dibebankan kepada negara dan sudah sepatutnya negara menghormati para pekerja bantuan hukum,” tegasnya.

Berdasarkan pantauan awak media, diskusi publik yang akan diselenggarakan  Kemenkumham RI tersebut di Hotel JS Luwansa, Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Senin, 14 Juni dua hari lagi. (Alun- LR)

Artikel sebelumyaDPC LKPK Lapor Dugaan Pemalsuan Ijazah, Pengelola PKBM Kabuju Sape Tanggapi
Artikel berikutnyaPerut Dedi Sudah Buncit Butuh Bantuan Pemerintah Untuk Operasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here