Beranda Peristiwa Uncategorized Direktur CV Maraja Utama Melalui Lawyer Febrian Seret Bupati Sumbawa dan Tujuh...

Direktur CV Maraja Utama Melalui Lawyer Febrian Seret Bupati Sumbawa dan Tujuh Pejabat Ke PTUN Mataram

3
0

Foto : Seorang Lawyer Febrian Anindita (berkaca mata) bersama Direktur CV Maraja utama

SUMBAWA, LintasRakyat. Net – Seorang Lawyer Febrian Anindita mengatakan pihaknya telah ditunjuk oleh Direktur CV Maraja Utama untuk menggugat dugaan tindakan administratif pejabat pemerintahan dalam menentukan syarat kualifikasi beberapa tender di Pemkab Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

“Kami kantor hukum F.A Law Office di Jl. Mangga, No. 26 Uma Sima, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat telah layangkan gugatan obyek perkara tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)  Mataram pada 9 Juni 2021. Nomor Perkara : 19/G/2021/PTUN.MTR,” kata Lawyer Febrian melalui keterangan tertulisnya diterima wartawan dikutip dari harnasnews.com pada Jumat (11/6) tadi malam.

Menurut Febrian hal mendasar dilakukan gugatan karena ada beberapa aturan yang dijadikan rujukan Pemda Sumbawa tidak berlaku/telah dicabut.

“Itu aturan telah dicabut pasca lahirnya Perpres No. 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa,” kata Febrian.

Aturan tersebut, kata Febrian, lalu dihubungkan dengan objek gugatan merupakan tindakan pemerintah yang dapat dijadikan objek dalam gugatan PTUN. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan administrasi pemerintah yang selanjutnya disebut tindakan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkrit dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan.

“Atas persoalan tersebut, sehingga kami menilai Pemda Sumbawa melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Overheidsdaad). Lalu kepentingan kami sebagai penggugat adalah perwujudan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima Negara Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,” terang lawyer muda yang kerap disapa Febri itu.

Febri menegaskan bahwa tanggung jawab jabatan dalam Pengadaan Barang dan Jasa adalah tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan. Dalam hukum administrasi, persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan.

“Itu jelas karena berdasarkan kewenangan yang tertuang dalam Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berwenang mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditentukan,” tegas Febri.

Febri menambahkan dengan demikian, pihaknya menilai terdapat bentuk kesalahan dalam pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah yaitu kesalahan secara hukum administrasi yang merupakan kewenangan mengadilinya berada di PTUN sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2019 oleh Pemerintah menyatakan, “setiap frasa” “keputusan tata usaha negara” dan frasa “sengketa tata usaha negara” yang tercantum dalam BAB IV Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dimaknai juga sebagai “tindakan pemerintahan” dalam rangka penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan menurut Peraturan Mahkamah Agung ini.

“Dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, “pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.  Dengan demikian tafsir keputusan tata usaha negara (KTUN) dan sengketa tata usaha negara (STUN) termasuk di dalamnya adalah tindakan pemerintahan yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo,” terang Febri.

Dia menambahkan lagi seperti diketahui bahwa CV. Maraja Utama berkedudukan sebagai pihak penggugat melawan delapan orang pejabat di lingkup pemerintah Sumbawa, dan ini bukan hal berbicara kapasitas tergugat, tetapi berbicara fakta hukum dalam obyek perkara.

“Ya, pihak CV Maraja Utama sebagai pihak penggat, sedangkan Bupati Sumbawa sebagai tergugat I, Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa sebagai tergugat II, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa sebagai tergugat III, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kab. Sumbawa sebagai tergugat IV, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sumbawa sebagai tergugat V, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sumbawa sebagai tergugat VI, Dinas Perpustakaan Kearsipan Kab. Sumbawa sebagai tergugat VII, serta Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Sumbawa sebagai tergugat VIII,” pungkas Febri.  (***)

Artikel sebelumyaKapolri Instruksikan Polda dan Polres Berangus Aksi Preman Resahkan Masyarakat
Artikel berikutnyaPaslon Ketua BEM Unipa Indonesia Lakukan Penarikan Undian dan Kampanye Dialogis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here