Beranda Daerah Terkait Mafia Pupuk Subsidi, Polda NTB Minta Update Penanganan Polres Masing- Masing

Terkait Mafia Pupuk Subsidi, Polda NTB Minta Update Penanganan Polres Masing- Masing

3
0

MATARAM, LintasRakyat.Net – Terkait  mafia harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi oleh pengecer di wilayah hukum Polres Bima dan Dompu, Kapolda NTB melalui Kabid Humas Kombes Pol Artanto  menyarankan awak media ini untuk menanyakan kapolres masing- masing.

“Saran .. info yg update lebih bagus dapat ditanyakan ke Kapolres Bima dan Dompu.. karena yg punya wilayah dan bertanggungjawab thd kamtibmas di wilayahnya,” kata Artanto melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (11/6/2021) sore.

Sementara Kapolres Kabupaten Bima yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Iptu Adhar belum mengetahui jika ada harga pupuk subsidi yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET). Ia bahkan balik bertanya kepada awak media dan meminta membuat laporan.

“Distributor mana yang jual pupuk di atas HET. Kasi kami datanya, dan kepada siapa dijual pupuk di atas HET..
Suruh buat laporan resmi,” kata Adhar melalui WhatsAppnya Senin (7/6) lalu.

Sementara berdasarkan pengakuan para petani di wilayah Kecamatan Sanggar, sejak Januari 2021 lalu harga pupuk Rp 125 ribu untuk urea bersubsidi, sedangkan non subsidi berada pada harga Rp350 ribu.

“Saya baru saja membeli 10 karung sak pupuk subsidi dan satu sak non subsidi dengan total harga 1.6 juta,” kata petani di wilayah Kecamatan Sanggar tersebut.

Kendati demikian, petani tersebut tidak mengetahui jika harga yang didapatkan tersebut merupakan di luar harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan Permentan nomor 49 tahun 2020 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Kami tidak paham aturan. Kata pengecer harga 125 ribu ya,  kami bayar. Jika dibutuhkan untuk dilakukan konfrontir dengan pengusa pupuk ataupun pengecer, kami sanggup. Sebab pengecer selama ini telah melakukan penipuan harga terhadap kami para petani,” jelasnya.

Sementara di Kabupaten Dompu, harga pupuk di agen resmi ataupun pengecer dijual dengan harga Rp130 ribu perkarung sak.

“Seratus tiga puluh ribu untuk urea bersubsidi, tiga ratus lima puluh ribu untuk non subsidi,” kata salah satu pengusaha pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Dompu saat melakukan transaksi bersama nelayan.

Sementara Kapolres Dompu melalui Kasi Humas IPDA Handik Wijaksono yang diminta tanggapan atas adanya pengecer di Kecamatan Manggelewa yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) seperti diberikan media ini, ia mengarahkan awak media ini untuk mengonfirmasi Kapolsek Manggelewa.

“Lebih jelasnya ke Polsek Manggelewa yg punya wilayah hukum,” kata Handik Wijaksono melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (11/6) sore.

Sementara Kapolsek Manggelewa yang dikonfirmasi mengatakan akan melakukan penyelidikan terlebih dulu terhadap pelaku yang menjual pupuk bersubsidi di atas harga ditentukan pemerintah, dan akan menindak tegas pelakunya jika terpenuhi unsur.

“Kami lidik dulu dan skrg juga kami telusuri dan mudahan terpenuhi unsur,” kata Kapolsek Manggelewa melalui pesan WhatsAppnya, Jumat (11/6) sore.

Dia berharap kepada pengecer untuk tidak menjual pupuk bersubsidi di luar ketentuan aturan dan juga mayarakat untuk segera melaporkan ke pihak kepolisian jika ada pelaku- pelaku yang mencoba memainkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tersebut.

“Kami tegaskan pengecer jangan coba – coba bermain dengan harga pupuk diatur pemerintah dan jual sesuai harga normalnya,” tegas kapolsek.


Ancaman pidana hingga sanki pencabutan izin menanti para pengecer nakal. Hal tersebut berdasarkan Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pasal 30 ayat 2 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian junto pasal 2 Perpres Nomor 15 tahun 2011, Distributor maupun pengencer resmi dilarang untuk menjual harga pupuk subsidi diatas HET

Kemudian berdasarkan Undang-undang darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi pengencer maupun distributor resmi pupuk subsidi dapat diancam dengan pidana penjara selama dua tahun. (Habe- LR)

Artikel sebelumyaAnggotanya Dikriminalisasi, SPRI Minta Gubernur Sumut Turun Tangan
Artikel berikutnyaMedia Independen Online (MIO) Bogor Terbentuk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here