Beranda Headline MS Dikeluarkan Sekolah, Retno Listyarti : Pemenuhan Hak Pendidikan Dijamin Negara

MS Dikeluarkan Sekolah, Retno Listyarti : Pemenuhan Hak Pendidikan Dijamin Negara

3
0

Foto : Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.

JAKARTA, LintasRakyat.Net – KPAI sangat prihatin dengan dikeluarkannya MS pembuat konten tiktok yang diduga menghina Palestina. Hal itu dikatakan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti kepada awak media, Kamis, 20 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB pagi.

Menurut Retno, karena artinya MS sebagai peserta didik kehilangan hak atas pendidikannya padahal sudah berada di kelas akhir, tinggal menunggu kelulusan. Kalaupun tidak berada di kelas akhir, dipastikan MS akan sulit diterima di sekolah manapun setelah kasusnya viral.

“Artinya, kemungkinan besar MS putus sekolah. Sebagai warga negara, MS terlanggar hak asasinya untuk memperoleh pendidikan atau pengajaran sebagaimana amanah pasal 31 UUD 1945,” kata Retno.

Oleh karena ini, kata Retno, masalah pemenuhan hak atas pendidikan, yang merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya, maka KPAI mendorong Dinas Pendidikan harus memenuhi hak atas pendidikan MS.

“Ya, karena dikhawatirkan setelah viral kasus video tik tok tersebut, maka banyak sekolah akan menolak mutasi MS, padahal masa depan MS masih panjang,” ungkapnya.

Retno menyebut, hasil koordinasi KPAI dengan Dinas PPPA Provinsi Bengkulu, MS sudah bukan usia anak, karena sudah berusia 19 tahun, sehingga KPAI memang tidak miliki kewenangan atas kasus ini. Kewenangan KPAI adalah usia 0-18 tahun, 18 tahun lebih sehari saja sudah bukan anak.

Namun demikian, lanjut, Retno, KPAI berkonsentrasi dengan pemenuhan hak atas pendidikan karena status MS seorang pelajar. Sanksi terhadap MS seharusnya bukan dikeluarkan, apalagi MS sudah meminta maaf, mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya.

“Jadi, seharusnya MS diberi kesempatan memperbaiki diri, karena masa depannya masih panjang,” katanya.

Retno menjelaskan, KPAI juga memperoleh informasi bahwa MS mengalami masalah psikologis akibat dampak dia dikeluarkan oleh pihak sekolah, bahkan takut bertemu orang lain.

“Oleh karena itu, KPAI mendorong MS dibantu konseling oleh UPTD P2TP2A agar mendapatkan rehabilitasi psikologis,” jelasnya.

MS yang sudah minta maaf dan menyesali perbuatannya, tambah Retno, seharusnya memperoleh konseling dan pembinaan juga dari sekolah agar tidak ulangi langi perbuatannya, bukan dikeluarkan dari sekolah, apalagi MS sudah di kelas akhir, sudah ujian akhir dan tinggal menunggu pengumuman kelulusan.

“Ya, lebih lagi MS juga sudah minta maaf dan akui perbuatannya. Salah. Jadi sudah seharusnya bersangkuta patut diberi kesempatan perbaiki diri. Kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi para orangtua, oleh karena itu KPAI mendorong para orangtua untuk mengedukasi dan mengawasi anak-anaknya dalam menggunakan media sosial,” sebut Retno.

Retno berjanji, KPAI akan koordinasi dengan Komnas Perempuan karena usia MS sudah bukan anak, namun KPAI konsen pada pemenuhan hak atas Pendidikan MS sebagai peserta didik.

KPAI, kata Retno, akan mengusulkan Komnas Perempuan untuk bersama-sama menggelar rapat koordinasi dengan mengundang Kemdikbud dan Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu untuk pemenuhan hak atas Pendidikan MS sebagai peserta didik dan sebagai warga negara meskipun bukan usia anak lagi.

“Ya, kita segera lakukan rapat koordinasi bersama stakeholder tersebut. Apalagi MS kemungkinan juga korban dari simpang siurnya berita dan pernyataan di medsos terkait isu yang dia jadikan konten tiktok, sementara kemampuan analisisnya siswi tersebut terbatas,” tutup Retno. (Habe- LR)

Artikel sebelumyaPengacara Kondang Pitra Romadoni Dampingi Roy Suryo Laporkan Pesinetron Lucky Alamsyah Ke Polda Metro Jaya !
Artikel berikutnyaPitra Romadoni Tegaskan Klien- nya Akan Pertimbangkan, Opsi Mediasi Dari LA selaku Terlapor

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here