Beranda Daerah Ketua MIO Kab Bima Minta Kapolri Tegakan UU Pers & Copot Polres...

Ketua MIO Kab Bima Minta Kapolri Tegakan UU Pers & Copot Polres Dinilai Tidak Profesional

2
0

BIMA, LintasRakyat.Net- Maraknya tindakan arogan hingga kriminalisasi dilakukan oknum pejabat lingkup pemerintah daerah terhadap wartawan hendak laksanakan tugas jurnalistik melukai hati pers dan organisasi profesi pers pun organisasi perusahan media. Hal itu dikatakan Ketua Media Independen Online (MIO- INDONESIA) Kabupaten Bima, Muhtar melalui keterangan persnya, Selasa (4/5).

Muhtar mengungkapkan, dikutip dari berita sejumlah media online, baru- baru ini di wilayah hukum Polsek Sanggar, Polres Bima Kabupaten dan Polres Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dihebohkan dalam pemberitaan bahwa ada oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) diduga arogan pun menganiaya wartawan.

Dari kutipan beritanya, kata Muhtar, wartawan (korban-red) diperlakukan arogan dan dianiaya oleh oknum Sat Pol PP di masing- masing wilayah hukum berbeda tersebut, saat wartawan hendak meliput berita atas perintah Undang- Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Meskipun wartawan (korban-red) bukan satu organisasi member of MIO, tetapi tindakan oknum pejabat itu sangat tidak bisa diterima. Karena wartawan satu tubuh yang sama. Satu yang dicubit semua ikut sakit.

Untuk itu, tegas Muhtar, aparat kepolisian masing- masing wilayah hukum yang sudah menjadi tempat pengaduan delik aduan oleh wartawan (korban-red) baik peristiwa hukumnya terjadi di Polsek Sanggar pun Polres Lotim mohon ditindak secara profesional dan sistemik.

“Jika tidak, lalu untuk apa UU Pers disahkan negara?” tanya Muhtar.

Muhtar meminta Kapolri, Listyo Sigit Prabowo segera tegakan UU Pers dan mencopot seluruh Polres jajaran yang dianggap tidak profesional dalam menegakan supremasi hukum khusus kriminalisasi terhadap wartawan.

“Ya, tegakan UU Pers dan copot saja Polres jajaran yang tidak profesional menangani kekerasan pers, Pak Kapolri. Karena di bumi pertiwi ini masih terdapat kasus menimpa wartawan (korban-red) tak kunjung ada penegakan hukum sesuai UUD 1945 sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai ideologi negara,” sebutnya.

Statement ini, lanjut Muhtar, bukan tanpa data dan bukti, tetapi fakta riil di lapangan. Semisal wartawan melapor kasus dugaan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian melalui media sosial sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Atas Perubahan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektorink.

“Ya, tindakan kriminal terduga pelaku seperti itu bukan untuk jadi atensi pihak penyidik untuk menghadirkan komponen penting dalam perkara dilaporkan agar bisa terduga pelaku dapat dijerat, tetapi justru terkesan korban dibebankan untuk menghadirkan saksi hingga akhirnya keluar SP2HP. Karena dianggap kurang saksi dari dua orang saksi menurut penyidik,” terang Muhtar.

Pria yang menekuni jurnalistik sejak 2016 asal Bima itu menambahkan, jika pihak kepolisian benar- benar menegakan dan patuh terhadap UU Pers, maka pengaduan wartawan (korban-red) atas dugaan kriminalisasi dilakukan oknum pihak pejabat Sat Pol PP tersebut, Muhtar meyakini penyidik telah meminta keterangan tertulis (visum et- Repertum) ke dokter ahli agar hasilnya itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam penegakan hukum secara terbuka dan transparan.

“Ya, karena itu bagian peranan pihak polisi diatur dalam Pasal 133 KUHAP. Sehingga tak ada alasan dan dalih apapun kasus tersebut tak diproses hingga kepastian hukumnya,” pungkas Habe sapaan akrabnya. (Imam- LR)

Artikel sebelumyaAtraksi Group Marawis Nurul Hidayah Woro Memukau Dewan Juri & Penonton, Pembina Optimis Masuk Final
Artikel berikutnyaWali Kota Bima Kembali Hibah 21 Motor Untuk TNI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here