Beranda Daerah Dana COVID-19 Rp50 Miliar Seret Bupati Bima Ke KPK

Dana COVID-19 Rp50 Miliar Seret Bupati Bima Ke KPK

2
0

Foto salah satu anggota DPRD Kab. Bima Rafidin saat di Kantor KPK

BIMA, LintasRakyat.Net – Salah satu anggota DPRD Kabupaten Bima, Rafidin menyeret nama Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Rafidin mengatakan, bupati diseret ke KPK karena diduga melakukan korupsi anggaran COVID-19 yang dialokasikan Rp50 miliar melalui APBD II Kabupaten Bima Tahun 2020 untuk pengadaan sembako.

Pria yang melintang di dunia jurnalis era sebelum menjadi anggota dewan itu menegaskan, laporan sudah dimasukan ke KPK dengan harapan agar dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Ya, berkas sudah diterima oleh pihak KPK. Bukti tanda terima laporan saya tertanggal 24 Februairi 2021 sudah saya kantongi,” ungkap Rafidin ketika dikonfirmasi redaksi ini melalui pesan WhatsAppnya, Kamis (11/3) siang.

Ia berharap, KPK dapat bertindak secara terbuka, transparan, dan profesional atas laporan itu. Anggaran Rp50 miliar itu adalah keuangan negara yang diperuntukan rakyat dan bukan untuk pihak-pihak tertentu.

“Ya, sembari menunggu pengungkapan KPK, saya mengajak rekan-rekan untuk tetap eksis mengawal hingga tuntas,” harap Rafidin.

Ia mengaku, laporan ke KPK itu tidak membawa nama Komisi I DPRD Kab. Bima, tetapi mutlak atas nama anggota dewan juga sebagai rakyat.

“Saya bertindak seperti itu karena saya dipilih oleh rakyat yang juga prosesnya secara demokrasi seperti rekan- rekan anggota dewan yang lainnya maupun bupati dan wakil bupati. Jadi, kalau saya lapor bupati itu kan wajar dan hak saya,” pungkas Rafidin.

Sementara itu, Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri yang diminta tanggapan berita tersebut menyatakan, terkait laporan salah satu anggota DPRD dari Partai PAN Rafidin itu adalah haknya dan hal lumrah.

“Itu haknya dia, namun yang jelas apa yang dinarasikan itu, saya tidak pernah lakukan. Saya sudah lakukan dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Baik secara dunia maupun akhirat di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa di kelak,” ungkap Dinda saat diwawancara media ini usai menghadiri acara syukuran atas pelantikan digelar panitia di Madapangga, Rabu (10/3) siang.

Dinda menegaskan, Bupati Bima tidak bodoh, tidak serakah, dan mengetahui mana hak dan kewajiban. Jadi, kalau bupati menyunat hak masyarakat, itu berarti sudah menyimpang dari aturan.

“Saya tahu tindakan yang benar dan yang salah. Rekan- rekan tahu sendiri kalau saya ini dipilih oleh masyarakat. Sehingga saya sangat tidak mustahil mengambil hak masyarakat yang bukan hak saya,” tandas Dinda. (Habe)

Artikel sebelumyaDana COVID-19 Rp50 Miliar Seret Bupati Bima Ke KPK
Artikel berikutnyaPalsukan Dokumen, PTS Direktur PD Wawo Tunjuk Adv Opick & Patikai Tempuh Jalur Hukum

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here