Beranda Nasional Talkshow Pemuda Tani HKTI bersama Kementrian Lingkungan Hidup

Talkshow Pemuda Tani HKTI bersama Kementrian Lingkungan Hidup

2
0

Penulis : Ahmad Nasirin
Editor : Muhammad Aris

JAKARTA, LintasRakyat.Net-Strategi mewujudkan green economic dengan akselerasi smart farming di era industri 4.0 merupakan tema talkshow DPP Pemuda Tani HKTI dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang diselenggarakan di Gedung Cemara 19, Menteng, Jakarta, Selasa, 9 Maret 2021.

Acara tersebut dengan moderator Rina Sa’adah yang juga merupakan Ketua Umum DPP Pemuda Tani HKTI dan hadir sebagai narasumber antara lain Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi KLHK Agus Justianto, Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Apik Karnaya, Sekretaris Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan, dan Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Misran.

Talkshow tersebut dihadiri juga DPC Kendal dan seluruh Ketua dan Pengurus Pemuda Tani HKTI tingkat Provinsi maupun Kabupaten se Indonesia.

Rina Sa’adiah dalam pengantarnya menjelaskan, sektor pangan nasional menjadi sangat krusial untuk dikelola dengan pendekatan smart farming. Konsep ini merujuk pada penggunaan tehnologi dan inovasi mulai dari hulu sampai hilir.

“Ya, tujuan utamanya adalah untuk optimalisasi hasil, baik kuantitas maupun kwalitas dan tentu efesiensi penggunaan sumber daya manusia maupun alamnya,”jelas Rina Sa’adah.

Rina juga menambahkan, masa depan pangan nasional ada di tangan pemuda, dukungan dan bantuan dari Kementrian/Lembaga terkait seperti KLHK menjadi sangat penting dalam mengakselerasi penerapan smart farming, khususnya pada petani sekitar kawasan hutan.

“Talkshow ini sangat penting dan menambah wawasan kami dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan perhutani sehingga bisa mensejahterakan petani menuju swasembada pangan dan tentunya tetap harus menjaga kelestarian hutan,”tambah Rina.

Sementara itu, Agus Justianto menekankan, petani harus memperhatikan keseimbangan alam dan menjaga kelestarian lingkungan hidup, sehingga sangat mendukung kebijakan swasembada pangan melalui program-program KLHK. Seperti food estate khususnya di bidang penelitian, pengembangan, dan inovasi.

“Produksi pangan harus terus didorong dan setidaknya sampai 2024, pemerintah menargetkan Indonesia berdaulat pangan. Untuk itu, perluasan area tanam termasuk di kawasan hutan yang penggunaannya sudah diatur dalam UU, Perpres, sampai Permen KLHK akan sangat membantu terwujudnya kedaulatan pangan,”jelas Agus Justianto.

Agus juga melanjutkan bahwa dalam kegiatan produksi pangan ini, salah satu tantangan terbesarnya adalah persoalan iklim. Sekarang KLHK terus melakukan terobosan untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, yang dimulai dari perubahan cara pandang, sampai sosial budaya.Selanjutnya terus melakukan inovasi-inovasi dalam produksi pangan,sehingga bisa mengurangi emisi gas rumah kaca dan mendukung kebijakan energi terbarukan yang bahannya dihasilkan dari pertanian.

“Kami berharap, Pemuda Tani HKTI untuk berkontribusi dalam mengedukasi petani terkait dengan perubahan iklim, meskipun petani dengan caranya sendiri telah menjaga lingkungan, selain karena perubahan iklim ini sudah menjadi masalah global sehingga harus dilakukan bersama-sama dalam penyelesaiannya,”lanjut Agus.

Sementara itu,
Apik Karyana melihat bahwa dalam mengembangkan green economy ini ada tiga aspek utama yang harus diperhatikan, mulai dari sosial, ekonomi, dan lingkungan. Hal ini sudah diadopsi KLHK dalam Renstra Tahun 2020-2024.

“KLHK melalui Perhutanan Sosial sangat mendukung dan mendorong pemanfaatan lahan-lahan tersebut untuk mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia dalam jangka Panjang,” ujarnya.

Apik melanjutkan, saat ini PS (Perhutanan Sosial) yang sudah diserahkan ke penerima manfaat untuk kesejahteraan ekonomi mencapai 4,375 juta ha. Tanah-tanah ini diharapkan mampu mewujudkan swasembada pangan dan mensejahterakan petani dengan tetap memperhatikan lingkungan dan kearifan lokal.

“Saat ini sudah ada 4 ribu kelompok tani yang terbentuk dari alokasi lahan tersebut dengan melakukan kegiatan pertanian dengan input rendah, artinya penggunaan pupuk organic dalam kegiatannya. Bahkan, sudah ada contoh-contoh PS yang memanfaatkan smart farming seperti di Bangka Belitung,”ucap Apik Karnaya.

Sedangkan Misran mengingatkan bahwa dalam pengelolaan hutan produksi lestari, pengaturan tata ruang untuk pemanfaatan hutan untuk produksi pangan adalah keharusan dan saat ini KLHK sudah memetakannya.

“Bantuan-bantuan ekonomi produktif akan diberikan sepanjang memiliki legalitas, sehingga kepastian kegiatan produksi pangan sekitar kawasan hutan aman dan bantuan-bantuan ini ditujukan untuk peningkatan ekonomi petani dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” ujar Misran.

“Untuk itu, KLHK menyadari tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan yang sifatnya fisik, perlu ada peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dan ini sedang kami kerjakan”jelas Misran lagi.

“Sementara pada lahan-lahan kritis, kami juga mendorong dan sedang berjalan rehabilitasi- konservasi seperti penanaman bambu, mangrove, aren dan lain-lain di berbagai daerah di Indonesia,”pungkas Misran.

“Jadi, silakan pemuda tani mengambil bagian untuk melestarikan lingkungan dan tentu berdampak positif bagi masyarakat khususnya petani sekitarnya,”tambah Misran.

Artikel sebelumyaPasca Batu Gong Berdarah, Polres Sumbawa Amankan Terduga Pelaku
Artikel berikutnyaWali Kota Mataram Pimpin Rakor Penanganan Sampah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here