Beranda Headline Pembangunan Musala di Grand Wisata Tambun Bekasi Dilarang.

Pembangunan Musala di Grand Wisata Tambun Bekasi Dilarang.

3
0

TAMBUN BEKASI, LintasRakyat.Net – Ketua Umum Pejabat Ustaz H. Eka Jaya menyatakan malam ini Senin ( 1/3) dari Dewan Pimpinan Pusat Pejabat Pengacara dan Jawara Bela Umat hadir bersilahturahim dan aktivitas ibadah lainnya seperti pengajian dan adzan dengan menggunakan speaker di Musala Grand Kota Wisata Tambun Bekasi atau Cikarang Pusat.

Ustaz H. Eka mengatakan bahwa bapak Abdul Rahman yang digugat oleh Developer, ditemani oleh Ketua pembangunan Musala bapak Fahrudin dan Ketua RW pak Doni dan didampingi juga pihak Pejabat DPW Bekasi Raya.

“Kehadiran saya bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan ternyata sudah memasuki persidangan ke dua di Pengadilan Negeri Cikarang. Dan Insya Allah tanggal 10 Maret akan bersidang kembali,”tegas Ustadz H. Eka Jaya.

Menurutnya, ini agak unik karena ini Classter yang berjumlah 270 KK mayoritas 80 % nya adalah kaum Muslim yang pembangunan Musalanya agak dipersulit bahkan dilarang oleh Develover. Sementara tanah kapling yang ada di sini sudah terjual semua.

“Ya, itu artinya Developer tidak ada hak lagi ikut campur dalam urusan yang ada di kapling ini,”ujarnya.

Kita sekarang berada di Musala sementara yang dipinjamkan oleh warga Bapak H. Suparno dan kita akan membangun Musala yang diberi nama Musala Al- Mujahirin dan sudah memilik izin sebelumnya yaitu dari KEMENAG, FKUB ,dan dari Dewan Masjid. Jadi, hanya satu yang belum mendapatkan izin yaitu dari PUPR atau dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Ini luar biasa. Seharusnya pemerintah kabupaten ini mendukung pembangunan Musala ini tanpa Reserve karena ini menjadi fasailitas umum, fasilitas sosial, dan juga tempat ibadah yang memang harus disiapkan oleh Developer.

Tapi ini tidak mau dengan adanya Musala berdiri dan membuat peraturan peraturan antra lain ;
1.Tidak boleh adanya
nama dari Musala.
2.Tidak boleh adanya suara Adzan dengan pengeras suara .

  1. Tidak boleh adanya aktivitas seperti pengajian, salat Jumat, ceramah, dan pendidikan agama.
    4.Tidak boleh ada orang luar salat dan beraktivitas di Musala itu.

“Nah, ini suatu tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh Developer. Sementara 150 warga sudah menanda tangani bahkan perlu diketahui ada warga non Muslim yang bersedia membantu dalam pembangunan Musala ini,”pungkas Ustaz H. Eka.

Reporter : Sophie Supriatin

Artikel sebelumyaDandim 1608/Bima: Dukung TMMD Turunkan 159 Personil
Artikel berikutnyaAklamasi, Kursi Ketua DPD I Golkar NTB Milik H. Mohan Roliskana

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here