Beranda Daerah Dugaan Konspirasi, Ikatan Mahasiswa & Pemuda Madawau Segel Kantor BPD dan Kantor...

Dugaan Konspirasi, Ikatan Mahasiswa & Pemuda Madawau Segel Kantor BPD dan Kantor Desa

5
0

BIMA, Lintasrakyat.Net – Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Madawau (IMPM) melakukan aksi di Kantor BPD juga Kantor Desa Madawau, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat.

Puluhan massa yang tergabung di dalamnya menduga adanya konspirasi terhadap nota kesepakatan antara pemdes dan BPD tahun 2020 lalu. Sehingga
menunda rapat musyawarah desa (Musdes) tahun anggaran 2021.

Aksi di bawah kordinator lapangan Firdaus dan dikawal personel Polsek Madapangga dan Koramil 1608-02/ Bolo berujung penyegelan dua fasilitas setempat, Rabu, 24 Februari 2021.

Dalam orasinya, Firdaus menilai Badan Permusyawaratan Desa tidak mampu melaksanakan tugas dan tupoksi dalam mewujudkan aspirasi serta pembangunan desa tahun anggaran 2021.

“Sebagaimana diatur Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 dalam mewujudkan aspirasi serta pembangunan tahun anggaran 2021,”ungkapnya.

Lanjutnya, beberapa kali melakukan audiensi tidak mampu memberikan kesimpulan sesuai dengan keinginan masyarakat Madawau. Sementara itu menjadi perhatian khusus generasi muda yang menginginkan adanya perubahan.

“Kami menduga kuat BPD dan Pemdes melakukan konspirasi besar-besaran pemalsuan tanda tangan nota kesepakatan APBDes 2020. Sehingga menghambat proses berlangsungnya rancangan progam tahun anggaran 2021,”tegasnya.

Ditambahkan Firdaus, pihak pemdes dan BPD untuk ini mungkin memenuhi substansi pokok yang menjadi tuntutan pemuda.

“Jika tidak mampu menyelesaikan persolaan ini, maka bisa dipastikan penyegelan akan kami lakukan,”tutup Firdaus.

Sementara itu, Kepala Desa Madawau Anwar Ibrahim dalam tanggapannya mempertanyakan, letak pemalsuan dari nota kesepakatan itu di mana? Jika ini menjadi temuan tidak mungkin anggaran tahun 2020 dicairkan.

Anwar mengaku sudah melakukannya sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan disepakati oleh pihak BPD serta disaksikan langsung oleh Ketua BPD.

“Ya, pada saat itu perancangan program dalam bentuk APBDes tahun anggaran 2020 ditolak oleh DPMDes,”terang Kades.

Ketua BPD Agustina Ekawati menuturkan, terkait dengan dugaan konspirasi antara pihak BPD dan pemerintah Desa itu tidak ada sama sekali.

Menurutnya, karena pada saat perancangan program APBDes murni itu dilakukan secara bersama.

“Yang menjadi persoalan kami tidak memberikan tanda tangan di sini yakni pembahasan APBDes perubahan. Itu dirancang oleh pemerintah tanpa melibatkan unsur BPD,”ujarnya.

Eka berjanji, pihaknya akan menyelesaikan persolaan ini secepat-cepatnya. Apabila pihak pemdes memberikan pernyataan sikap hitam di atas putih agar tidak mengulangi kembali hal yang dianggap fatal itu,”tegasnya.

Dijelaskan, terkait dengan tertundanya rancangan program tahun 2021 ini, BPD menemukan adanya manipulasi pemalsuan tandatangan yang diduga dilakukan oleh Sekretaris Desa Madawau.

“Saya mengakui tanda tangan saya sendiri dan tidak ada yang dimanipulasi. Sedangkan tanda tangan anggota ke bawah semua dilakukan oleh sekdes itu sendiri,”tutup Eka. (Firman- LR)

Artikel sebelumyaBersama Satgas Covid-19 Danrem 061/SK Pantau Warga Isolasi Mandiri
Artikel berikutnyaSidang Lanjutan Sengketa Kadus Nanga Tumpu Kembali Digelar PTUN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here