Beranda Daerah Ketua MIO Kab. Bima : Jika Ada Laporan Terkait Berita, Polisi Jangan...

Ketua MIO Kab. Bima : Jika Ada Laporan Terkait Berita, Polisi Jangan Proses

3
0

BIMA, LintasRakyat.Net – Ketua Media Independen Online (MIO- INDONESIA) Kabupaten Bima Muhtar menegaskan kepada pemerintah maupun pihak TNI- Polri dan lainnya untuk tidak melakukan tindakan yang melukai hati insan pers bila ada pemberitaan dibuat merasa dirugikan.

“Baik terhadap insan pers yang tergabung dalam MIO, pun di luar organisasi MIO. Jika ada berita dibuat dianggap merugikan, maka gunakan hak jawabnya. Itu dijamin dalam UU No.40/1999 tentang Pers dan juga Kode Etik Jurnalistik. Semua hak baik hak jawab, hak koreksi, pun hak tolak diatur dalam ketentuan itu,” tegasnya, Kamis (18/2).

Selain itu juga, kepada kepolisian agar tidak menindak lanjuti proses hukum ketika ada kasus yang dilaporkan oleh para pihak yang merasa dikorbankan atau dirugikan atas pemberitaan wartawan, pers, jurnalis, dan atau media dengan pengaduan dugaan pencemaran nama baik atau sejenisnya sebagaimana diatur dalam UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

“Apabila penyidik menerima laporan tersebut, maka arahkan korban agar mengeluarkan hak jawab kepada media yang bersangkutan. Jika korban pun tidak terima, penyidik arahkan untuk adukan ke Dewan Pers. Karena penyelesaiannya kasus berita ranahnya Dewan Pers, dan bukan rahahnya polisi,” terangnya.

Dia menambahkan sebagai seorang Pimpinan MIO di Kab. Bima, yang juga Penanggung Jawab Perusahan Media Lintasrakyat.net beralamat Redaksi di RT.012/RW.002 Desa Woro, Kec. Madapangga, siap menantang Polisi yang mencoba menangani kasus dilaporkan oleh korban dengan dalil UU ITE. Pers tidak bisa dikenakan UU apapun kecuali UU Pers sendiri. Itu selain ada nota kesepahaman antara Kapolri, Tito Karnavian dan Dewan Pers sebelumnya, terlebih lagi UU Pers sendiri.

“Kalau ada Polisi NTB yang menangani laporan ITE baik atas laporan gub, bupati, wali kota maupun pihak lainnya dengan dalil- dalil menurut polisi, saya akan tantang. Itu artinya polisi gagal paham tentang pilar keempat demokrasi negara Indonesia juga belum utuh memahami dua kata itu yakni kata pilar dan demokrasi,” ujarnya.

Dia berharap bagi rekan- rekan profesi jurnalis ini agar dapat menjalankan tugas sesuai secara profesional dan mentaati KEJ yang menjadi panglima tertinggi di dalam mengontrol kebijakan pemerintah dan masyarakat.

“Edukasilah masyarakat dengan informasi- informasi yang positif, tangkal hoaks, isu sara, dan sejenis yang dapat memicu pemecahan bangsa. Saya yakin rekan- rekan akan paham semua hal itu. Teruslah berkarya secara profesional dan independen,” pungkas pria pemilik akun FB Muhtar Habe itu. (Rif- LR)

Artikel sebelumyaWartawan Dibacok, Ketua MIO Kab. Bima, Muhtar Minta Kapolres Tangkap Inisial O Alias Bengke 1×24 Jam
Artikel berikutnyaBabinsa Desa Talabiu Koramil 1608-04/Woha Gandeng Bhabinkamtibmas Edukasi 3T, 3M dan Vaksinasi di Bandar M.Salahudin Bima

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here