Beranda Nasional Ketua Komnas Ham Sangat Tidak Setujuh Jika TNI – Polri Ditarik Mundur....

Ketua Komnas Ham Sangat Tidak Setujuh Jika TNI – Polri Ditarik Mundur. Harusnya Tumpaskan KKSB

4
0

JAKARTA, LintasRakyat.Net – Kali Ini Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Ahmad Taufan Damanik tidak setuju jika ada pihak-pihak yang mendorong penarikan personel TNI dan Polri di Papua. Menurutnya, ini sama saja melemahkan kekuatan dalam menjaga kedaulatan bangsa dan Negara Republik ini, Senin (15/2/2021).

Ahmad Taufan sekedar mengingatkan pula Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Sehingga terdapat kelompok-kelompok yang mencoba mengganggu kedaulatan negara. Tugas TNI dan Polri menyelesaikan gangguan tersebut sesuai hak asasi manusia.

Maka dari itu kalau ada orang yang meminta supaya dilemahkan, Komnas HAM tidak pernah setuju. Termasuk soal pemulangan pasukan dari Papua,

“Bagaimana mungkin dipulangkan orang ada masalah di sana,” ujar Ahmad saat pidato dalam agenda Rapim TNI-Polri 2021, yang ditayangkan melalui chanel Youtube Tribrata Humas Polri, Senin (15/02).

Dalam pandangannya, kehadiran personel TNI dan Polri di Papua dalam upaya pendisiplinan. Sekaligus operasi menjaga kedaulatan. “Jadi pengurangan dan lain-lain menurut saya suatu yang tidak masuk akal,” imbuhnya”

Sebagai salah satu institusi yang melindungi hak asasi, Komnas HAM mendukung TNI-Polri diperkuat. Karena banyak masyarakat yang mendapatkan serangan, seperti halnya aksi penyerangan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Karena kita negara yang berdaulat tentu kalau ada kelompok tertentu bersenjata apalagi, melakukan tindakan-tindakan melawan hukum mengganggu masyarakat, stabilitas politik, tentu itu kewajiban TNI- Polri untuk melakukan langkah efektif dan terukur. Tentu sesuai dengan standar dengan hak asasi manusia. Karena kami dari Komnas HAM akan menekankan hal itu,” tegasnya.

“Jadi salah satu pelindung HAM itu TNI Polri, kalau TNI-Polri tidak mengambil peran. Tentu masyarakat kita akan mengalami berbagai tindakan persekusi kekerasan dan lain sebagainya”
tutupnya, Senin 15/02/2021. (Zul LR)

Artikel sebelumyaKAPOLRI : UU IT Jangan Jadi Alat Kriminalisasi Dan Jatuhkan Lawan Politik
Artikel berikutnyaPolisi Cantik Dengan Segudang Prestasi dan Pandai Berbahasa Mandarin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here