Beranda Headline Sekum Muhammadyah : Tudingan Radikalisme Kepada Din Syamsudin, Keliru Dan Salah Alamat

Sekum Muhammadyah : Tudingan Radikalisme Kepada Din Syamsudin, Keliru Dan Salah Alamat

2
0

JAKARTA, LintasRakyat.Net –Tudingan radikalisme kepada salah satu tokoh Nasional Muhammadyah yaitu Din Syamsudin menurut Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti merupakan hal yang keliru.

Mu’ti menganggap tudingan tersebut merupakan salah alamat. Pasalnya menurut Mu’ti, sebagai orang dekat Din Syamsudin ia melihat sosok yang juga tokoh Muhammadiyah itu merupakan seorang yang secara konsisten mendorong moderasi beragama.

“Ya, tuduhan itu jelas, tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri,”ujarnya, Jumat (12/2/2021).

Dia menegaskan, Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah di PP Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makassar.

Hal itu menyusul laporan yang dibuat oleh Gerakan Anti Radikalisme (GAR) Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Nah, dalam laporan itu pelapor menduga Din melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dengan tuduhan radikalisme.

Mu’ti membeberkan semasa menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban, Din disebut memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor. Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat.

“Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP),”terangnya.

Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar Iman.

“Jadi, sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal,” tegasnya.

Menurutnya, sebagai akademisi dan ASN, Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Din adalah satu-satunya guru besar pada Program Studi Hubungan Internasional di sana.

“Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din. Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing para mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi,”sebut Mu’ti”

Menurutnya lagi, jika Din kerap melontarkan kritik terhadap pihak tertentu, semua itu tak lebih dari sebuah panggilan keimanan dirinya. Kritik merupakan hal yang wajar, terlebih lagi Mu’ti memandang kritik sebuah obat yang begitu diperlukan dalam ekosistem demokrasi.

“Kalau Pak Din banyak melontarkan kritik itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara.
Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif,” paparnya.

Terakhir ia berpesan agar dalam situasi penuh masalah ini, mestinya semua pihak bisa lebih bijak dan tak meradang akan kritik.
Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus.

Hingga menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan.

“Jadi, kepada pemerintah janganlah anti kritik dari kami Selaku Oposisi. Jangan dikit-dikit main lapor. Hukum di Indonesia kayaknya hanya buat para penguasa aja,”pungkasnya.(Zulkarnain LR)

Artikel sebelumyaCuri Motor Dengan Kekerasan, NR Berhasil Dibekuk Polisi
Artikel berikutnyaDiduga KKB, pelaku penembakan terhadap prajurit TNI, anggota Satgas Apter TNI AD, Kodim Persiapan Intan Jaya

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here