DOMPU, LintasRakyat.Net – Pemerintah Desa Soro menggelar rapat penetapan alokasi pendapatan dan belanja desa ( APBDes) TA 2021 yang bertempat di Aula Kantor Desa Soro, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Kamis 11 Februari 2021.
Rapat yang dimulai pukul 08.30 WITA tersebut berjalan dengan sengit dan alot.
Hal ini disebabkan karena sistim pengerjaan Desa Soro pada tahun- tahun sebelumnya diduga banyak terjadi ketimpangan.
Ilham, tokoh pemuda setempat mempertanyakan terkait dengan pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020.
Yang di mana ia nilai pada tahun 2018 Dana Bumdes sebanyak Rp 50 juta, diduga tidak tepat sasaran, sementara untuk anggaran Tahun 2019/2020 yang berjumlah Rp.100 juta tidak pernah digunakan sama sekali.
“Kami sangat mengapresiasi sekali kinerja Kepala Desa Soro, karena masih memberikan toleransi terhadap pengurus Bumdes atas ketimpangan yang terjadi sejak tahun 2018 sampai dengan 2020. Namun yang membuat kami sangat merasa kecewa tekait kinerja Pemdes yang tidak melakukan evaluasi atas ketimpangan kinerja Bumdes tersebut”, sesal Ilham.
Menurutnya, evaluasi terhadap Bumdes sudah tertera dan diatur dalam Regulasi Negara Permendes No 4 tahun 2015 pasal 12 Point 3 huruf C yang berbunyi ” memberikan laporan perkembangan unit- unit usaha Bumdes kepada Masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa, sekurang- kurangnya dua kali dalam satu tahun.”
“Namun pihak Bumdes diduga tidak menjalankannya”,ungkap pria yang akrab di sapa Dae Galang tersebut.
Selain yang berkaitan dengan Bumdes, Ilham juga mempertanyakan keberadaan Motor dinas Merk Scoopy yang dibeli dengan menggunakan anggaran Desa Tahun 2016 yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya.
Sementara itu, Wahyudin S.Pd selaku ketua BPD Desa Soro menjelaskan terkait adanya ketimpangan Dana Bumdes Desa Soro dari tahun 2018 Sampai dengan tahun 2020. Bahwa ia telah berusaha untuk mengkonfirmasi kepada pengurus Bumdes.
” Pada saat itu ketua Bumdes menjelaskan bahwa dana Bumdes tetap jalan”, paparnya.
Namun ia menegaskan bahwa kalau memang di kepengurusan Bumdes ada persoalan, maka ia selaku ketua BPD Desa Soro dalam waktu dekat ini akan bersurat kepada pengurus Bumdes, untuk dimintai laporan pertanggungjawaban.
” Kami akan segera mengevaluasi dan hasilnya kami sosialisasikan ke Masyarakat Desa Soro, agar tidak ada persoalan lagi kedepan terkait masalah Bumdes ini”, janji Wahyudin.
Untuk persoalan anggaran Bumdes tahun 2019/2020 yang jumlahnya 100 juta rupiah , Wahyudin meyakinkan uang tersebut masih dalam tabungan Bumdes dan belum di
cairkan.
“Dan untuk tahun 2021 ini tidak ada dana Bumdes, mengingat untuk tahun 2021 ini 60% Dana APBDes di gunakan untuk penanganan Covid-19”, terang Wahyudin.
Sedangkan dalam kesempatannya, Kepala Desa Soro menanggapi terkait persoalan keberadaan motor Dinas Merk Scoopy. Ia mengungkapkan motor tersebut masih ada.
“Motor Scoopy yang di maksud itu masih ada, hanya saja sekarang motor tersebut sudah dilakukan peremajaan”, jelasnya
Pantauan awak media ini, walaupun berjalan alot. Rapat berjalan aman dan damai serta tetap mengikuti protokol Covid 19. ( Bustanul-LR)
