Beranda Daerah Diduga Tidak Transparan, BPD Tonda Segel Kantor Desa

Diduga Tidak Transparan, BPD Tonda Segel Kantor Desa

3
0

BIMA, LintasRakyat.Net –Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tonda melakukan penyegelan Kantor Desa Tonda, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis, 11 Februari 2021 pagi.

BPD menduga kepala desa tidak transparansi dalam mengelola keuangan desa. Baik anggaran ADD maupun DD tahun anggaran 2020. Anggaran ADD berupa belanja insentif RT dan RW, yang masing- masing mata anggaranya tidak dihafal dalam APBDesa. Sedangkan anggaran DD yakni belanja ATK LPMD, pembangunan DAM Rp51.7OO.000,00, SPAL RT. 03 dan 05 Rp112 juta, serta RT. 06 dan RT.07 Rp116 juta.

“Dari masing- masing item kegiatan itu yang sebagiannya diduga dikelola oleh kepala desa tidak sesuai ketentuan undang- undang desa maupun permendagri yang mengaturnya,”ungkap Ketua BPD, Ardiansyah, ketika diwawancara di ruangan Sekretariatnya, Kamis.

Lebih lanjut Ardiansyah megatakan, BPD melakukan tindakan ini bukan tidak beralasan. Penyegelan fasilitas pemerintah ini selain karena diduga kepala desa tidak transparan mengelola anggaran desa, namun juga karena tidak mematuhi hasil kesepakatan yang dibuat bersama tertanggal 25 Januari 2021, yang isinya seluruh item kegiatan diselesaikan sampai dengan batas waktu selambat- lambatnya tanggal 10 Februari 2021.

Kesepakatan itu semua hanya bersifat formalitas. Selain itu juga, BPD meminta kepala desa untuk memberikan keterangan atas tidak dilakukan kegiatan yang menjadi tuntutan BPD, tetapi kepala desa tidak mengindahkan dan justru menghindar.

“Ya, ini mungkin tindakan kami yang sangat tepat dengan harapan agar ada responsif kepala desa, dalam mewujudkan keterbukaan dan transparansinya keuangan negara sesuai tuntutan undang- undang. Baik undang- undang desa maupun undang- undang KIP,”tegasnya.

Ironisnya lagi, kata Ardiansyah, dokumen RKP Desa dan APBDesa untuk sebagai dasar pengawasan dalam pelaksanaan uang negara itu tak kunjung diserahkan oleh kepala desa saat diminta oleh BPD, namun diserahkab baru-baru ini. Itu pun jika BPD tidak secara vulgar dan frontal.

“Pihak desa bukan langsung memberikan dokumen kala itu, justru mereka berargument bahwa dokumennya tidak bisa diserahkan ke BPD. Ini ada apa? Sementara dokumen itu mutlak dimiliki BPD. Tanpa diminta, pemdes berkewajiban untuk menyerahkannya,”pungkas Ardiansyah.

Sementara itu, Kepala Desa Tonda, Abdollah membenarkan terkait surat kesepakatan bersama tertanggal 25 Januari 2021, yang menjadi acuan BPD.

“Kesepakatan itu benar. Itu tidak dilakukan sesuai yang disepakati mengingat pertimbangan suasana Pilkada. Meski demikian, semua item itu sedang dikerjakan dan akan diselesaikan sebelum batas akhir pelaksanaan APBDesa per 31 Maret 2021. Ya, kami akan selesaikan semua di bulan ini,”kata Abdollah. (Habe)

Artikel sebelumyaSembilan Ekor Sapi Curian Berhasil Ditemukan, Polsek Sekotong Janji Tangkap Pelaku
Artikel berikutnyaPosting Komentar Menyinggung Relawan, FB “Dhyan Yhank Poeput” Akan Dipolisikan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here