Beranda Daerah BPD Woro Gandeng Pemdes Gelar Musdes Penyusunan RKP Desa Tahun 2021

BPD Woro Gandeng Pemdes Gelar Musdes Penyusunan RKP Desa Tahun 2021

9
0

BIMA, LintasRakyat.Net – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Woro, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, NTB bergandengan tangan dengan Pemerintah Desa melakukan rapat musyawarah pembahasan penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) Desa Woro tahun anggaran 2021.

Rapat dihadiri Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat, Ketua RT dan RW, Toma, Toga, Toda, Towa, Babinsa, Bhabinkamtibmas berlangsung di aula Kantor Desa, Senin, 18 Januari 2021 pagi.

Ketua BPD Woro, Subhan, M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa RKP-Desa harus sesuai dengan visi misi kepala desa yang tertuang dalam RPJM. Dia mengingatkan pembangunan di desa harus memenuhi prinsip-prinsip yang sesuai perancanaan.

Di mana, katanya, perencanaan salah satunya diwujudkan dengan penyusunan rencana kerja dalam hal ini RKP Desa. Pelaksanaan pun melibatkan stakeholder/pemangku kepentingan (pemdes, tim penyusun RKP Desa, pendamping desa, BPD dan masyarakat). 

Sementara, lanjutnya, diharapkan aktualisasinya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan yang matang dan control.

“Karena control merupakan fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh masyarakat dan juga BPD agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dan tidak keluar dari perencanaan,”ujar Subhan.

Subhan menyatakan secara kelembagaan BPD bahwa rapat penyusunan RKP Desa ini tentu diketahui bersama ini diselenggarakan BPD dan difasilitasi pemerintah desa yang alhamdulillah solidaritas semua komponen masyarakat turut menghadirinya.

Untuk itu, lanjutnya, dengan adanya rapat ini diharapkan kepada pemerintah desa untuk

Rapat dipimpin (pimpinan sidang) Kepala Desa Woro, Abdul Farid Ismail, S.H memaparkan secara rinci pagu indikatif Dana Desa baik bersumber Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) dari APBN, dan Pajak Retribusi Daerah (PRD).

“ADD Rp484 juta, DD Rp1.078 juta lebih dan PRD 21 juta lebih. Ini dituangkan dalam dokumen RKP Desa dan RAPB Desa melalui panitia dibentuk nanti,”ujarnya.

Abdul Farid mengatakan mesti diketahui bersama bahwa RKP Desa adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang merupakan dokumen perencanaan memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun kearah tujuan pencapaian visi dan misi kepala desa.

“Iya baik dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang dalam perencanaan tahunan desa dalam upaya terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau disebut RPJM Desa,”ujarnya.

Dia menyatakan dalam rapat ini seluruh peserta yang hadir diberi ruang seluas mungkin dan tidak ada pembatasan status strata sosial bagi peserta, gunakan forum ini untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya akan dikaji dan dievaluasi skala prioritasnya oleh panitia penyusun RKP Desa.

“Segala program desa di era pemerintahan saya ini tetap mengedepankan nila skala prioritas berdasar kebutuhan masyarakat dan itu tidak dapat dilakukan secara otariter kepala desa, semuanya akan dilakukan secara demokratis,”tegasnya.

Dia menambahkan rapat pembentukan panitia penyusunan RKP Desa akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

“Kami akan lakukan sesegera mungkin mengingat ini sudah memasuki bulan Januari,”pungkas Fren Jaya sapaan akrabnya. (Firman – LR)

Artikel sebelumyaNilai tak peduli korban kebakaran, Sekretaris Karang- Taruna Rade kesal sikap Camat Madapangga
Artikel berikutnyaDesak tetapkan tersangka Boymin, LesHam demo Polres & DPRD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here