Beranda Daerah Diduga “Gelapkan Uang BUM Desa Woro”, Kades Bawa ke Ranah Hukum

Diduga “Gelapkan Uang BUM Desa Woro”, Kades Bawa ke Ranah Hukum

8
0

BIMA, LintasRakyat.Net- Kepala Desa Woro Abdul Farid Ismail, S.H melaporkan dugaan penggelapan Rp 90 juta rupiah uang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dilakukan Ketua BUM Desa Abdarah alias Aron dkk, anggaran 2018 dan 2019. Rp50 juta saat Kades Asikin H. Akarim (bulan Juli 2018), dan Rp40 juta saat PJS. Mansyur Ahmad (bulan Juli 2019).

“Rp50 juta saat pemerintahan Asikin H. Abdul Karim (Mantan Kades) dan Rp40 juta Mansyur Ahmad (Pjs. Kades),”kata Abdul Farid usai memberi pengaduan di Ruangan Reskrim Polsek Madapangga, Selasa (12/01/2021).

Seluruh anggaran itu belum ada laporan secara administratif dari pengurus BUM Desa, sementara warga masyarakat menanyakan kejelasan terhadap pemerintah desa.

“Kami kuatir muncul isu atau opini di tengah masyarakat bahwa anggaran itu ada kong kalingkong dengan saya, agar tidak ada salah asumsi dan persepsi warga masyarakat sehingga saya mengambil langkah hukum seperti ini,”ujarnya.

Sebelumnya lanjut Kades, untuk memastikan terkait kejelasan terhadap keuangan negara itu, Ketua BUM Desa sudah dipanggil untuk klarifikasi, pemanggilan melalui surat resmi.

“Saya mengeluarkan surat pada bulan September- November hingga Desember 2020, namun bersangkutan tidak mengindahkan dan justru dilaporkan oleh salah satu staf saya, Ketua BUM Desa sudah ke luar daerah (Kalimantan),”terangnya.

Sementara anggaran BUM Desa wajib dievaluasi dan dilaporkan tahunan dalam dokumen LPJ atau LPPD dan LKPJ atau LKPJ Kepala Desa pun pengurus BUM Desa dalam mengelola uang negara yang ditetapkan dalam APB Desa itu wajib melaporkan perkembangan usahanya dalam 3 x per tahun, yakni 4 bulan sekali melaporkan kepada Kepala Desa. Dengan regulasi seperti itu sehingga Ketua BUM Desa dimintai klarifikasinya, namun tidak ada niat baiknya untuk hadir.

“Kalau tidak dilaporkan tindakan Ketua BUM Desa seperti itu, tidak tertutup kemungkinan akan berdampak pada pengalokasian anggaran di bawah pemerintahan saya ini (2020-2026),”tegasnya.

Sebagai seorang leader di desa tambahnya, juga tidak ingin anggaran BUM Desa ke depan tidak teralokasikan lantaran tidak adanya tanggung jawab pengurus.

“Iya visi misi saya bisa rekan-rekan wartawan control, yang jelas saya lebih mengedepankan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara merata, tidak ada yang dianatirikan,”pungkas pria mantan Ajudan Wakil Bupati Bima 2005- 2010.

Kapolsek Madapangga IPDA Ruslan melalui Kanit Reskrim BRIPKA Heri Kuswanto membenarkan terkait pengaduan dimasukan Kepala Desa Woro, pengaduan sudah diterima dan diambil keterangan oleh anggota SPKT BRIPDA Jayang Purnama Putra. (Firman-LR)

Artikel sebelumyaBawaslu Prov NTB Baca Putusan, Pihak Jarot-Mokhlis “Gigit Jari”
Artikel berikutnyaKakek Abdul Chair Asal Sakuru Lumpuh Total, Ibu Nuryeni Panda Sumbang Kursi Roda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here