Beranda Daerah Diduga Langgar UU Pemilu, Tim Konsultan dan Strategi Paslon No 2 Akan...

Diduga Langgar UU Pemilu, Tim Konsultan dan Strategi Paslon No 2 Akan Dilapor Ke Bawaslu

1478
0

Keterangan foto : Relawan Paslon Bupati IDP-Dahlan Nomor 3 Darussalam

Bima, LintasRakyat.Net- Dugaan tindak pidana kampanye dilakukan Tim Konsultan dan Strategi Politik Paslon Bupati dan Wakil Bupati Bima Nomor Urut 2 Syafru-Adi akan dilaporkan ke Bawaslu Kab. Bima.

Hal itu dikatakan Relawan IDP –Dahlan, Suken kepada redaksi ini, Jumat, 13 November 2020.

Suken menyatakan dugaan pelanggaran tim konsultan dan strategi paslon nomor 2 tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan UU nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

“Tim Paslon itu kuat diduga melanggar Pasal 65 dan Pasal 187 UU tersebut karena melakukan kampanye di luar jadwal ditetapkan KPU maupun Zonasi diatur berdasarkan UU Kepolisian,”ungkap Suken.

Ia menyebutkan tim paslon digaungkan perubahan itu melakukan kampanye tatap muka di luar jadwal dan dilakukan pada malam hari serta pada zona daerah atau desa lain yang bukan zonasi peserta paslon Syafru-Adi.

Menurut Suken unsur pidana pemilu dilakukan tim paslon nomor 2 itu jelas, walaupun masih sifat praduga tidak bersalah. Sebab yang dilakukannya itu bukan penyebaran bahan kampanye atau alat peraga kampanye, tetapi melakukan kampanye tatap muka dengan mengundang lebih dari 50 orang tanpa aturan protokol kesehatan COVID-19 dengan metode dialogis dan penyampaian visi misi paslon.

“Ya, seperti diketahui bersama penyampaian visi misi Paslon 2 itu sudah jelas bagian dari kampanye yang komulatif. Yaitu kampanye dengan menyampaikan visi misi dan ada nomor urutnya. Parahnya itu dilakukan langsung konsultan politik atau penasehat Paslonnya,”tegas Suken.

Ia mengatakan sebagai Relawan IDP-Dahlan ia bersama tim koalisi akan melaporkan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Darusalam itu kepada Gakumdu.

“Kami sampaikan surat ke Bawaslu Kab. Bima, Bawaslu Prov. NTB, dan Bawaslu RI. Tembusan baik KPU Kab Bima, KPU Prov. NTB hingga ke KPU Pusat,”pungkas Suken.

Sementara itu Tim Konsultan dan Strategi Politik Paslon No 2 Darussalam belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan.(LR-Habe)

Artikel sebelumyaIDP-Dahlan Sasar Empat Desa di Kec. Woha, Pendukung Padati Ruas Jalan
Artikel berikutnyaMenanggapi Isu Munaslub, Sekjen MOI : Ketum MOI Tidak Panik, Beliau Paham Berorganisasi

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here